MAKALAH "SEJARAH EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU"

0 Comments
MAKALAH "SEJARAH EKONOMI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU"

A.    Sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memperoklamasikan kemerdekaannya. Namun, hingga menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda yaitu pada aksi polisi I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan orde lama (terutama) disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik maupun non-fisik, selama pendudukan Jepang, perang dunia II dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah) ditambah lagi dengan manjemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut.[1]
1.       Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)[2]
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :
a.       Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
b.       Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c.       Kas negara kosong.
d.       Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.      Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan   persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.      Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.       Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.      Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948.
e.      Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2.       Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a.      Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk  mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b.      Program Benteng (Kabinet Natsir).
c.       Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d.      Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo.
e.      Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.


3.       Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Pada akhir September 1965 kestabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya, hal itu menyebabkan perubahan system ekonomi yang di anut Indonesia pada masa orde lama, yaitu dari pemikiran sosialis ke-semi kapitalis. Menurut Undang-undang 1945 pasal 33 perekonomian Indonesia menganut suatu system yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan idiologi pancasila.[3]


B.     Sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru
Tepatnya sejak bulan maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Dalam era orde baru perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosoial di tanah air. Pemerintahan orde baru kembali menjalin hubungan dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh idiologi komunis.
Sasaran dari kebijakan-kebijakan ekonomi orde baru adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi deficit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. [4]
Di masa orde baru, sejarah ekonomi indonesia menampakan hasil yang cukup baik setelah melewati masa - masa panjang yang cukup berliku pada masa pemerintahan orde lama diantara tahun 1945 sampai dengan 1965. Di era ini semua sepakat perekonomian harus dibangun atas sistem ekonomi yang tertuang dalam Undang - undang Dasar tahun 1945. Di era orde baru, perekonomian ditandai dengan perbaikan dan rehabilitasi di berbagai macam sektor, sementara proyek ekonomi jangka panjang pun telah coba dicanangkan untuk bisa membangun indonesia lebih maju lagi di masa - masa mendatang.
Namun pembangunan yang menggeliat itu tidak dibarengi oleh sistem ekonomi yang mencapai ke kalangan bawah. Para penikmat kemajuan ekonomi orde baru umumnya adalah para pengusaha yang dekat dengan kalangan pemerintahan. Akhirnya saat terjadi krisis ekonomi hebat di tahun 1997, pemerintah indonesia tidak mampu menahan hantaman dan akhirnya harus karam dalam krisis karena konsep ekonomi indonesia yang dibangun cenderung rapuh dan tidak tahan goncangan.[5]
1.      Kelemahan Pembangunan Orde Baru[6]
Kelemahan struktur ekonomi yang muncul ke permukaan pada masa orde baru antara lain adalah sebagai berikut:
a.       Bahan dasar industri kita harus banyak yang harus diimpor. Untuk mengimpor, kita kekurangan devisa dan walaupun dapat diimpor, harga pokoknya terlalu mahal. Akibatnya, banyak industri yang menghentikan kegiatannya.
b.      Kurang meratanya porsi pembangunan yang menyebankan terjadinya kesenjangan sosial.
c.       Sistem lembaga keuangan seperti perbankan yang belum mantap, menggoyahkan sendi sendi kehidupan ekonomi pada masa krisis.
d.      Ketergantungan pembiayaan dari pinjaman luar negeri.
e.       Menumpuknya pembayaran pokok dan bunga pinjaman luar negeri
2.      Lambatnya Pemulihan Ekonomi[7]
Pemulihan ekonomi berjalan lambat karena dua hal. Pertama, penyelenggaraan dibidang ekonomi selama ini dilakukan atas dasar kekuasaan yang terpusat dan campur tangan yang terlalu besar dari pemerintah. Kedua, kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar pelaku ekonomi, dan antar golongan pendapatan terjadi. Selain itu ada juga faktor lain yakni disebabkan karena kondisi di luar akonomi seperti keamanan dan ketertiban, penegakan hukum yang masih lemah, seperti banyaknya kasus kkn yang belum terselesaikan.
Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sasaran propenas dibidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara bertahap, yakni mencapai sekitar 6-7% pertahun dengan laju inflasi terkendali sekitar 3-5% pertahun. Kondisi ini didukung pula dengan menurunnya tingkat pengangguran  menjadi 5,1%  dan jumlah penduduk miskin menjadi 14% pada tahun 2004.
Sasaran selanjutnya adalah makin kokohnya ketahanan ekonomi nasional yang ditandai dengan meningkatnya daya saing dan efisiensi perekonomian, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berdasarkan keunggulan yang kompetitif, serta meningkat dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prassarana pembangunan.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi tersebut, diupayakan tujuh kelompok program sebagai berikut.
a.       Menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
b.      Mengembangkan skala usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai tulangpunggung sistem ekonomi kerakyatandan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
c.       Menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor.
d.      Memacu peningkatan daya saing, terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas, termasuk pariwisata termasuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
e.       Meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan konomi, terutama investasi berdasarkan ekuitas  dan bukan berdasarkan pinjaman.
f.         Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi(transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan serta pengairan dan irigasi).
g.      Memanfaatkan sumberdaya nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.
h.      Keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi indonesia
Kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, yang didasarkan pada system ekonomi liberal dan stabilitas politik yang pro Barat, telah membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan terhadap banyak negara lainnya. Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia pada masa orde baru telah diwadahi dengan baik oleh konsep politik “ trilogi pembangunan”, yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan.[8]
Kondisi utama yang harus dipenuhi agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut:
a.       Kemauan politik yang kuat
b.      Stabilitas politik dan ekonomi
c.       Sumber daya manusia yang lebih baik
d.      System politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi  terbuka ke Barat
e.       Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Kebijakan-kebijakan ekonomi selama orde baru telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi, dan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal ini mengakibatkan buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan inpor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar yang di awali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997.
REFERENSI

Mulyana, Agus dan Restu Gunawan. 2007. Sejarah Lokal: Penulisan dan Pembelajaran di Sekolah. Bandung: Salamina Press.
S, Alam. 2006. Ekonomi untuk SMA Kelas XI. Erlangga.
Tambunan, Tulus T.H. 2011. Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia.
http://laendadhikadewi.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-ekonomi-indonesia-sejak-orde.html, diakses tanggal 23 Februari 2016.
https://yusufprabu.wordpress.com/2014/03/30/sejarah-perekonomian-indonesia-era-orde-lamabaru-dan-reformasi, diakses tanggal 23 Februari 2016.
http://basicekonomi.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-ekonomi-ekonomi-indonesia-di.html , diakses tanggal 23 Februari 2016.

[1] Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.17.
[3] Tulus T.H. Tambunan, opcit., hlm.21.
[4] Tulus T.H. Tambunan, opcit., hlm.21.
[6] Alam S., Ekonomi untuk SMA Kelas XI, (Erlangga, 2006), hlm.34
[7] Ibid., hlm 37.
[8] Tulus T.H. Tambunan, opcit., hlm.23-25.


About Post Author

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

You may also like

No comments:

Powered by Blogger.

Search This Blog

Biografi

Nama saya Suci Sulastri, lahir pada 8 Januari 1996. Saya asli Ciamis Manis. Saat ini (2016) saya menduduki semester 4 Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Semoga tulisan-tulisan saya bermanfaat bagi semuanya ;)

Popular Posts

Akun

Twitter :@uccy08 Ig :@sucisulastri96 Line : sucisulastri96